aku_ingin_sekolah

2014 Sekolah Gratis di Madrasah Bolmong

aku_ingin_sekolah

Editor: Harry Tri Atmojo

RADARBOLMONG, BOLMONG – Rencana kepala kementrian agama (Kakan Kemenag) Bolmong mengratiskan biaya sekolah disemua tingkatan yakni madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah untuk tahun 2014 terus menuai simpati dari warga.  Dan ternyata kebijakan tersebut juga dinantikan oleh para orang tua murid yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum. “Kami ingin Bupati Salihi Mokodongan, melalui Dinas Pendidikan bisa melakukan gebrakan pendidikan gratis bagi sekolah umum. Di tingkat Madrasah di Bolmong saja bisa menerapkan kebijakan ini, kenapa di sekolah umum tidak bisa menerapkan, “ tandas Normah Paputungan.

Hal yang sama juga dikatakan Wakil Ketua Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan mandiri (LP2M), Icuk Sugiarto. Dirinya meminta Bupati Salihi lebih proaktif dengan persoalan dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan persoalan krusial yang mesti mendapat dukungan semua pihak. Selain itu, dirinya sangat mendukung langkah Kemenag Bolmong yang mengratiskan beban biaya pendidikan bagi Madrasah. Bukan hanya itu, persoalan dana Komite pun harus dihapuskan. “Harusnya Bupati Salihi lebih penduli dengan persoalan pendidikan. Kenapa Madrasah bisa mengalokasikan dana BOS untuk mengratiskan biaya pendidikan, sementara sekolah umum tidak bisa?, “ tegasnya. “Kami ingin Bolmong dikenal dengan dunia pendidikan, agar kedepan sumber daya manusia bisa diandalkan dan Bolmong bisa maju dan setara dengan daerah lainya, “tandasnya.

Sementara itu, KaKan Kemenag Bolmong, Drs Tavip Pakaya, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi para murid. Solusi pertama, menurut Tavip adalah penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). “ Dalam 13 petunjuk teknis item BOS, sudah jelas tertuang pengalokasian anggaran bagi sekolah.  Belum lagi adanya bantuan siswa miskin (BSM),” jelas Tavip.

Bahkan kata Tavif, dari 13 item itu, hampir semua biaya sekolah telah dialokasikan. Jadi, menurutnya orang tua murid tidak lagi diberikan beban untuk biaya sekolah. “Coba lihat petunjuk juknis dana BOS, hampir semua biaya pendidikan telah ditanggung pemerintah. Saya berprinsip, biaya pendidikan kedepan akan digratiskan termasuk pengambilan dana komite sekolah dan lainya,” ujar Ketua Badan Zakat Nasional Bolaang Mongondow ini.

Selain itu, pembayaran guru tak tetap (GPP) juga bisa disiasati. Salah satunya memaksimalkan para guru yang mendapat sertifikasi. “Para guru bisa mengisi jam belajar sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga peran guru GTT bisa dibatasi,” lanjutnya. Selain itu, melakukan spesifikasi guru mata pelajaran tertentu, sehingga para guru tersebut bisa terkontrol dan terarah sesuai dengan kebutuhan guru mata pelajaran di sekolah.

Untuk mensukseskan hal tersebut, kepala Seksi Madrasah Kemenang Bolmong Ibrahim Gani S.Pd mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialiasi Madrasah gratis disemua sekolah dibawa naungan Kemenag. Ini dilakukan agar semua Madrasah siap melaksanakan kebijakan pendidikan gratis.

Di Kotamobagu

Sementara itu, di Kotamobagu rencana sekolah gratis ini tampaknya belum bisa diterapkan di madrasah negeri di Kotamobagu. Menurut Kakan Kemenag Kotamobagu, Drs Hi Sulaiman Awad MPd, untuk biaya studi di tingkat madrasah negeri tidak digratiskan namun lebih ringan dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Sulaiman, dana BOS tersebut bukan mengratiskan siswa namun hanya meringankan biaya sekolah saja. Hal yang sama juga dikatakan Mukhtar Ganggai SAg selaku kepala seksi pendidikan Islam. “Disini hanya meringankan beban orang tua saja melalui dana yang diberikan pemerintah pusat. Selain BOS, para siswa kurang mampu juga akan menerima bantuan,”ujar Mukhtar.(*)

UDK-62300845

Yodi Parayow: Pernyataan Mustaqin Tentang UDK Menyesatkan

UDK-62300845

RADARBOLMONG, KOTAMOBAGU – Polemik kepemilikan Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK) terus bergulir. Apalagi, sebelumnya pihak Yayasan Perguruan Tinggi Kotamobagu (YPTK) 1987 yang diwakili oleh Mustaqain Mokoagow tanpa data dan fakta yang benar telah mengkaim sepihak atas kepemilikan UDK. Kemenangan YPTK inipun dibantah Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Bolaang Mongondow (YPB) Yodi Porayow, SH. Menurut Yodi, bahwa dari materi gugatan yang disampaikan ke PTUN Manado menyangkut tergugat satu (1) Wendy Kusumawaty Paputungan, selaku yang menerbitkan Akta Yayasan YPTK 1987 dan Tergugat dua (2) Kemenkuham yang mengesahkan akta tersebut. “Jadi sangat jelas gugatan kami menyangkut administrasi, bukan kepemilikan UDK. Karena kepemilikan UDK merupakan milik dari YPB. Yang mengherankan dalam putusan tersebut PTUN Manado tidak dapat menerima gugatan tersebut karena bukan wilayahnya Ketus Sirait selaku Hakim Ketua dalam perkara dimaksud,” jelas Yodi, kemarin.

Menurutnya, materi tersebut tidak bisa diterima dan diputuskan oleh PTUN Manado karena berada pada ranah Pengadilan Negeri dan dinyatakan NO (Niet Onvankljke Verklaard). “Itu yang diputuskan oleh PTUN Manado tertanggal Rabu, 13 November 2013. Jadi sangat tidak benar putusan tersebut memenangkan YPTK 1987 dalam sengketa PTUN Manado. Apalagi mengklaim UDK dibawah naungan YPTK 1987. Kesimpulannya gugatan tersebut bukan pada wilayah PTUN Manado, melainkan pengadilan negeri.

Hal yang sama juga dikatakan kepala biro administrasi umum dan personalia, Yodi A. Marendes, SE, yang ikut hadir dalam putusan tersebut. Yodi menyampaikan bahwa dengan hasil ini, -materi gugatan Yayasan Pendidikan Bolaang Mongondow (YPB) bukan pada wilayah PTUN Manado melainkan pada pengadilan negeri, yang diputusakan Mulla Sirait selaku hakim ketua dalam persidangan di PTUN Manado-, menandakan selaku pengelola akademik UDK (Rektor bersama seluruh jajaranya), melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. “Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar selaku perpanjangan Dirjen Dikti dan Direktori Perguruan Tinggi Swasta Sulawesi, menegaskan bahwa YPB merupakan naungan yang sah dari UDK sampai dengan saat ini. Sehingga kami selaku pengelola akademik yang bertanggung jawab langsung dengan Kementrian Pendidian dan Kebudayaan serta kopertis. Apalagi dalam waktu dekat ini kami akan divisitasi oleh Badan Akreidtasi Nasional Republik Indonesia,” jelas Marendes.

Untuk itu, pihaknya menyarankan kepada masyarakat Bolmong Raya apalagi mahasiswa UDK agar jangan terbohongi dengan statmen Mustaqin Mokoagow. “Sederhana saja Silakan Tunjukan risalah putusan tersebut, kalau ada yang menyebutkan bahwa YPTK 1987 menang dalam putusan dimaksud dan berhak menaungi UDK seperti yang disampaikan oleh Mustaqin Mokoagow,” tegasnya sambil mengancam jika pihak YPTK tak bisa menunjukkan risalah putusan tersebut, pihaknya tak segan-segan akan mempolisikan oknum tersebut.(*)

pupuk urea-63251105

Pupuk Urea Kembali Langka

pupuk urea-63251105

Editor: Harry Tri Atmojo

Peliput: Musliadi Mokoagow 

RADARBOLMONG, KOTAMOBAGU — Memasuki musim tanam saat ini, pupuk urea kembali mengalami kelangkaan. Kelangkaan ini, jika dibiarkan akan menganggu program pemerintah Sulut terkait swasembada pangan di Sulut.

Pasalnya, Bolmong merupakan petani padi terbesar di Sulut. Sudirman Passi salah satu pengecer pupuk asal Motoboi Kecil mengakui kelangkaan pupuk ini. Menurutnya, kelangkaan ini dikarenakan terlambatnya pasokan pupuk jenis urea dari distributor.

“Selain terlambat, informasi yang saya dapatkan stok urea bulan ini tidak mencukupi permintaan petani, “ ujar Sudirman. Namun Sudirman menjelaskan minggu depan diperkirakan stok urea kembali normal.

Hal senada juga diungkapkan oleh Nini Friyadi, ketua kelompok tani Hamparan Hijau. Dirinya berharap kelangkaan pupuk ini akan segera diatasi.

“Sebagai ketua kelompok tani, saya berharap pemerintah dan produsen pupuk dapat memperhatikan ketersediaan pupuk sepanjang tahun. Agar petani setiap musim tanam tidak merugi,” kata Nini.

Sementara itu, Managemen UD Rajawali selaku distributor pupuk di Kotamobagu belum bisa dimintai keterangan perihal terjadinya kelangkaan pupuk di Kotamobagu dan sekitarnya.(*)

petani kopra-63051185

Harga Kopra Terus Naik

petani kopra-63051185

RADARBOLMONG, KOTAMOBAGU — Ini bisa menjadi kabar gembira buat petani kopra di Bolmong Raya. Pasalnya, setelah sempat terpuruk beberapa minggu, harga kopra di pasaran mengalami kenaikan.

Diduga, naiknya harga kopra ini dikarenakan tingginya kebutuhan produk minyak kelapa di pasaran. Pantauan koran ini di toko Tetap Terbit, harga kopra per kilo dihargai 4700.

Naiknya harga kopra inipun disambut antusias para petani. Salah satunya Rahmat Lingotu. Petani asal Poyowa ini mengatakan bulan lalu hasil kopra masih tertahan di kisaran 4300.

“Sudah naik harga kopra. Meski naik 400 rupiah, namun itu sangat membantu petani,” ujarnya kemarin saat menjual kopra. Bahkan Rahmat memprediksikan harga ini akan terus mengalami kenaikan. “Biasanya setiap akhir tahun kopra akan mahal. Tahun lalu malahan harga kopra bisa mencapai 5500 diakhir tahun,” lanjut Rahmat.

Di tempat terpisah, Ketua Kelompok Tani Hamparan Hijau, Kobo Besar, Nini Friyadi membenarkan harga dipasaran mulai membaik. Pihaknya berharap para petani kembali bergairah menyusul naiknya harga komuditas andalan ini.

“Banyak petani dulu yang membiarkan buah kelapa tumbuh tunas karena murahnya harga kopra. Tapi sekarang, meski masih sedikit keuntungan, para petani sudah bisa kembali memanen kelapa untuk dijadikan kopra,” tutur Nini.(*)

Editor: Harry Triatmojo

Peliput: Mus Mokoagow

aksi donor darah-65988405

Yamaha dan Adira Gelar Donor Darah

aksi donor darah-65988405

RADARBOLMONG, KOTAMOBAGU — Bertempat di kantor PT Hasrat Abadi Kotamobagu, Yamaha Kotamobagu bareng Adira Finance Kotamobagu menggelar aksi donor darah, Selasa (19/11) kemarin.

Aksi sosial ini, menurut Kepala Bagian Pemasaran Yamaha, Aris Saupa, merupakan bentuk kepedulian Yamaha terhadap sesama. Selain memotivasi karyawan untuk peduli masyarakat, kegiatan tersebut juga memupuk kebersamaan antara karyawan yang ada di perusahaan. “Selain diikuti oleh karyawan, masyarakat juga ikut menyumbangkan darah dalam aksi ini,” ujar Aris.

Sementara itu, Representasetif Oficer (RO) Adira Kotamobagu, Dance Rompas mengatakan kegiatan aksi sosial donor darah ini sudah sering dilakukan.

Bukan hanya di Kotamobagu, aksi ini juga sering dilakukan oleh Adira pusat di Manado. “Aksi donor darah ini menjadi agenda kegiatan tahunan dari Adira Manado,” terang Rompas.

Kegiatan donor darah ini, juga turut dihadiri oleh Branch Manager Adira Yoppy Tulalo dan Credit Marketing Head (CMH) Yamaha Stevie Pangemanan.(*)

Editor: Harry Triatmojo

Peliput: Mus Mokoagow

Carpercom1

Permintaan Printer Meningkat 50 persen

Carpercom1

RADARBOLMONG, KOTAMOBAGU — Permintaan produk elektronik khususnya printer terus menunjukan tren peningkatan. Namun kenaikan ini tak diimbangi dengan beberapa produk lainnya. Hal ini dikatakan Supratman Manggo pemilik Carper Computer di Motoboi Kecil.

Di Carper Computer, menurutnya, sejak 2 bulan terakhir penjualan printer mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 50 persen dibanding bulan sebelumnya.

Sementara, untuk barang berupa laptop dan komputer PC menunjukan tren menurun hingga 25 persen. “Kenaikan dan penurunan ini hal biasa, namun prinsip kami, kebutuhan akan jasa service terus kami lakukan dengan maksimal demi kepuasan konsumen.  Penjualan, purna jual dan garansi yang kami tawarkan, serta harga yang selalu bersaing adalah komitmen kami,” ujar Suparman Manggo, kemarin.

Di tempat terpisah, Iksan Hadiatma salah satu konsumen asal Dumoga mengatakan kebutuhan akan printer baik di rumah maupun di perkantoran sangat tinggi.

Mengingat untuk kebutuhan kantor dan mahasiswa sangat bergantung pada printer. ”Untuk menunjang kegiatan kantor, saya banyak bergantung pada printer karena banyak tugas kantor yang harus di print,” kata Hadiatma, kemarin.(*)

Editor: Harry Tri Atmojo

Peliput: Mus Mokoagow

AKSI SOLIDARITAS: Ratusan dokter demo di depan Kantor Deprov Sulut menuntut dr Ayu dibebaskan.

Dokter se-BMR Ancam Ikut Demo

AKSI SOLIDARITAS: Ratusan dokter demo di depan Kantor Deprov Sulut menuntut dr Ayu dibebaskan.

AKSI SOLIDARITAS: Ratusan dokter demo di depan Kantor Deprov Sulut menuntut dr Ayu dibebaskan.

Editor: Arman Momintan

Peliput: Lytra Mumu

 

RADARBOLMONG, KOTAMOBAGU — Penahanan dr Dewa Ayu Sasiary karena dugaan malpraktek ikut menimbulkan keprihatinan teman-teman sejawatnya di Bolaang Mongondow Raya (BMR). Bahkan, mereka mengancam akan ikut turun ke jalan dan berunjuk rasa seperti yang ditunjukkan ratusan dokter di Manado.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) BMR dr Sahara Albugis mengatakan, IDI cabang BMR ikut prihatin dengan kasus yang menimpa teman sejawat mereka. “Kami sudah disumpah saat akan memulai profesi kami. Kami para dokter tidak pernah menelantarkan pasien dan kami tidak bermaksud membuat pasien itu sampai harus meninggal,’’ ujar Sahara, kemarin.

“Hidup dan mati manusia itu ada yang lebih kuasa menentukan yaitu Tuhan dan kami para dokter bukan tuhan,” terang Albugis.

Pihaknya merasa sangat tidak adil, jika teman sejawat mereka tersebut ditahan hanya gara-gara sesuatu yang mungkin tidak dilakukan. “Beliau (dr Ayu, red) sudah melakukan tindakan sesuai SOP yang ada. Jadi sebagai bentuk solidaritas kami terhadap sejawat kami akan bersama-sama dengan teman-teman di Manado bakal melakukan aksi,’’ ujar Albugis.

Di tempat berbeda, ratusan dokter di Manado berunjuk rasa dengan mendatangi Kantor DPRD Sulut. Mereka menyampaikan rasa keprihatinan atas ditahannya dr Dewa Ayu Sasiary Prawani di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malendeng. “Kami para dokter bukan Tuhan. Kematian pasien sudah menjadi sebuah resiko medis yang tidak bisa dihindarkan,” teriak para dokter di halaman kantor DPRD Sulut, Senin kemarin.

Menurut mereka, para dokter sangat menjunjung etika kedokteran, yakni menolong pasien sampai sembuh. Namun dengan kejadian seperti dialami dr. Ayu, mereka jadi takut untuk menangani pasien.”Kalau pasien yang kami tangani meninggal, berarti kami harus masuk penjara, ini adalah bentuk kriminalisasi dokter,” teriak mereka lagi.

Aksi unjuk rasa dokter ini berlanjut ke Kantor Gubernur dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut. Para dokter ini juga mendatangi Rutan Malendeng dan menyampaikan tuntutan dr Ayu dibebaskan dari tahanan atau dialihkan statusnya menjadi tahanan kota.

Sekadar diketahui dr. Ayu adalah satu dari tiga dokter spesialis kandungan yang dipidana karena tuduhan malpraktik yang menyebabkan kematian pasien Julia Fransiska Makatey pada tahun 2010. Pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Manado, dr Ayu dan rekannya, dr. Hendy Siagian dan dr. Hendry Simanjuntak, yang dituntut 10 bulan penjara, divonis bebas karena tidak terbukti melakukan malpraktik. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus itu mengajukan kasasi.

Kasasi JPU ini kemudian dikabulkan Mahkamah Agung (MA) lewat putusan yang dikeluarkan pada 18 November 2012 lalu. Eksekusi dr. Ayu dilaksanakan JPU dengan menangkapnya di Balikpapan, Jumat pekan lalu dan dibawa ke Manado untuk ditahan di Rutan Malendeng.

Sementara itu, warga BMR meminta para dokter untuk tetap mengutamakan pelayanan kepada pasien. Sekalipun harus melakukan aksi untuk mendukung dr Ayu. “Saya sebentar lagi akan melahirkan, kalau dokternya mogok lalu saya harus ke mana,” kata Ririn, warga Biga.(*)

palu sidang-62954115

YPTK Menang di PTUN Manado

palu sidang-62954115

Editor: Firman Toboleu

Peliput: Musliyadi Mokoagow

RADARBOLMONG, KOTAMOBAGU — Hampir 5 bulan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Manado melakukan sidang terhadap perkara nomor: 35/G/2013/PTUN Manado. Perkara dengan penggugat Yayasan Pendidikan Bolaang Mongondow (YPB) dengan tergugat I Notaris Wendy Kusumawaty Paputungan, tergugat II Kemenkumham dan Yayasan Perguruan Tinggi Kotamobagu (YPTK) sebagai tergugat.

Mustakim Mokoagow SE ME, mewakili YPTK mengatakan, Rabu (13/14), sekira pukul 16.30 Wita, PTUN Manado telah memutuskan, semua tuntutan penggugat (YPB) ditolak. Di mana inti dari tuntutan penggugat, YPTK tidak berhak mengelola Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK) dan YPB-lah yang berhak. Dengan ditolaknya tuntutan tersebut menunjukkan, YPTK-lah yang berhak atas pengelolaan terhadap UDK. ”Ucapan terimah kasih yang tak terhingga kepada para hakim PTUN Manado, panitera beserta jajarannya atas kejelian menangani kasus ini,” katanya, kemarin.

”Terima kasih juga kepada mahasiswa UDK yang ingin dan telah mencari kejelasan status UDK. Juga membuka jalan bagi YPTK untuk hearing di DPRD Kota Kotamobagu lalu hingga sampai PTUN Manado,” tambahnya.

Dengan adanya hasil tersebut, maka YPTK akan berbenah dan memulai administrasi baru dalam pengelolaan yayasan. Juga dengan UDK yang selama ini berada di bawah naungannya. “Semoga UDK akan menjadi lebih maju berkompetensi,” harapnya.

“Dengan dosen-dosen dan mahasiswa yang juga kritis terhadap setiap masalah yang timbul. Untuk kemajuan pendidikan dan pembangunan di Kotamobagu khususnya, dan BMR pada umumnya,” kata Mokoagow. diamini Hj Indri Damopolii dan Ramdjan Tungkagi.(*)

Boediono

Wapres Terancam Kasus Bank Century

Boediono

Boediono

Editor: Firman Toboleu

JAKARTA – Kasus dugaan korupsi bailout Century terus bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama soal penerbitan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) Bank Century yang disebut-sebut bisa merembet kepada Wakil Presiden Boediono yang saat itu menjabat Gubernur BI.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi menilai KPK sudah menjalankan fungsinya dengan baik dalam menangani kasus dugaan korupsi bailout Century. Terkait posisi Wapres Boediono dalam penerbitan FPJP tersebut, dia menyerahkannya ke KPK.

“Jadi, untuk Pak Boediono biarkan KPK menjalankan fungsinya,” ujar Achsanul di Gedung DPR RI, Senin (18/11).

Namun, Achsanul mengatakan apa yang terjadi dalam penerbitan FPJP itu berbeda meskipun tidak bisa mengesampingkan peran Gubernur BI dan Dewan Gubernur lainnya.

“Cuma masalahnya dalam proses itu terjadi kepentingan-kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu. Jadi, KPK harus menelusuri. Agar status BM (Budi Mulya) sebagai Deputi Gubernur BI bisa lebih terang. Terutama semangat mengeluarkan FPJP-nya,” ujar Achsanul.

Ditanya soal penting tidaknya KPK meminta keterangan Wapres Boediono, Achsanul mengatakan KPK sebenarnya sudah pernah melakukannya, dan KPK sudah menyita banyak dokumen saat melakukan penggeledahan di BI beberapa waktu lalu. Sehingga KPK tinggal mendalaminya.

“KPK juga sudah menyita banyak barang dari BI, termasuk transkrip meeting. KPK sudah memiliki itu, dan sudah bisa menindaklanjuti, tinggal beberapa hal dari informasi BM,” tandasnya.

Di tempat terpisah, anggota Tim Pengawas Bank Century DPR RI Hendrawan Supratikno mengapresiasi KPK menahan mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya selaku tersangka dugaan korupsi bailout Century. Tapi menurutnya, jalan yang ditempuh KPK itu bukan jalan yang lurus untuk mendalami keterlibatan Boediono selaku Gubernur BI kala itu.

“Jalan melalui Budi Mulya itu melingkar, bukan jalan lurus. Kalau Siti Fajriyah (SF) baru jalan lurus,” kata Hendrawan ditemui di Gedung DPR RI.

Dikatakan politikus PDI Perjuangan itu, KPK baru bisa dikatakan menempuh jalan yang lurus mengungkap peran Boediono dalam kasus Bank Century, bila menahan tersangka Siti Fajriyah yang saat itu menjabat Deputi Gubernur BI Bidang Perbankan.

“Kalau dengan Siti Fajriyah, itu terjadi korespondensi, langsung sebagai Deputi Guberbur Bidang Perbankan dengan Gubernur BI. Kalau Budi Mulya kan hanya melibatkan Robert Tantular,” jelasnya.

Namun demikian pihaknya yakin KPK bisa menjerat siapapun yang terlibat dalam pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP), lalu memutuskan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik hingga dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun dikucurkan untuk menyelematkan Century.

Apalagi saat Timwas Century DPR berkunjung ke rumah SF beberapa waktu lalu, tim kecil yang diutus Timwas menilai SF tidak menjadi prasyarat bagi kelangsungan proses hukum kasus Century. Sebab, bukti-bukti berupa dokumen sudah lengkap ditambah adanya sistem kolegtif kolegial dalam penerbitan FPJP. Sehingga SF bukan penghalang penuntasan kasus century.

Menurut Hendrawan, Boediono harus dimintai pertanggungjawaban terkait bailout Century, selain soal penerbitan FPJP, juga terkait dengan berubahnya status Bank Century yang saat itu hanya sebagai Bank Gagal Bayar menjadi bank gagal berdampak sistemik. “Kita jangan bicara Pak Boediono selaku Wakil Presiden, tapi sebagai Gubernur BI saat itu,” tandasnya.(*)

Sumber: JPNN

MINTA PERHATIAN: Warga Desa Goyo Ollot berharap lebih banyak bantuan dan program untuk pembangunan. Tampak salah satu keluarga miskin di desa ini, beberapa waktu lalu.

Masih Andalkan Rakit, Minta Bangun Jembatan

MINTA PERHATIAN: Warga Desa Goyo Ollot berharap lebih banyak bantuan dan program untuk pembangunan. Tampak salah satu keluarga miskin di desa ini, beberapa waktu lalu.

MINTA PERHATIAN: Warga Desa Goyo Ollot berharap lebih banyak bantuan dan program untuk pembangunan. Tampak salah satu keluarga miskin di desa ini, beberapa waktu lalu.

Warga yang tinggal di lokasi transmigran Goyo, Kecamatan Bolang Itang Barat, Bolmut merasa terpinggirkan. Akses jalan dan transportasi yang memadai menjadi harapan untuk menunjang peningkatan perekonomian.

Laporan: Irfani Alhabsyi, Bolmut

AKSES jalan menuju ke desa ini memang masih dalam kondisi rusak parah. Hal ini mengakibatkan warga sulit beraktivitas. Perhatian pemerintah pusat dan daerah sangat diharapkan.

Karena jalan yang rusak, warga saat ini menggunakan rakit. Kondisi ini sangat menyulitkan sehingga warga meminta pembangunan sarana jembatan penghubung transportasi segera dibangun.

“Warga hanya memakai rakit yang terbuat dari bambu untuk menyeberangi sungai untuk menembus wilayah transmigrasi. Sudah bertahun-tahun kami menanti pembangunan sarana jembatan penghubung transportasi di lokasi transmigrasi,” ujar Firman, salah seorang warga, kemarin.

Tak hanya jembatan yang sangat dinanti warga, pembuatan jalan pun diharapkan agar segera terealisasi. Sebab, untuk memasarkan hasil perkebunan pun sangat sulit, karena sarana transportasi jalan penghubung cukup sulit dan berbahaya.

“Bagaimana kami bisa sejahtera, untuk memasarkan hasil kebun saja uang kami habis untuk biaya transportasi,” keluh warga lainnya.

Sementara itu, Samsudin Lamunte pemilik jasa angkutan rakit mengaku berinisiatif untuk membuat rakit dari bambu lantaran melihat banyak warga kesulitan untuk melintasi sungai. “Saya membangun rakit ini sejak tahun 2005, ketika wilayah transmigrasi mulai ditempati,” katanya.

Desa Goyo Ollot memang bisa dikatakan terisolir. Aliran listrik saja harus menunggu puluhan tahun baru bisa dinikmati. Dalam waktu dekat akan dikabulkan  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang akan menyerahkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kepada 100 Kepala keluarga (KK). Ada lagi 10 pasang lampu untuk fasulitas umum.(*)